Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Sabtu, 06 Maret 2010
PASAL 28 F
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Di tengah-tengah dominasi pemberitaan persaingan kandidat calon presiden dan wakil presiden, isu kebebasan berekspresi berhasil mencuri perhatian luas di berbagai media, terutama media informal dunia maya seperti situs-situs jejaring sosial dan blog.
Hal ini diakibatkan oleh penahanan Prita Mulyasari atas tuduhan pencemaran nama baik. Tuduhan ini didasari laporan RS Omni Internasional atas surat yang dikirimkan Prita ke salah satu mailing list yang kemudian menyebar ke berbagai situs lain. Isu ini juga diwarnai kasus serupa yang dialami Khoe Seng Seng terkait surat pembaca yang ditulisnya di salah satu surat kabar nasional.
Kedua kasus ini menimbulkan keresahan, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang tengah mengalami euforia kebebasan berekspresi yang luar biasa yang tercermin dari ramainya fitur-fitur di dunia maya yang memungkinkan pembaca atau pengguna mengekspresikan komentarnya terhadap berbagai macam hal, termasuk pelayanan konsumen, serupa dengan yang dilakukan Prita.
Meskipun banyak aspek hukum yang bisa dikaji dalam kasus Prita, inti dari permasalahan Prita sebenarnya terletak pada kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk... menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Prita hanyalah satu dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang gemar berekspresi di dunia maya, baik dalam bentuk keluh kesah maupun kritik tajam
Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah apakah kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi ini memiliki batasan? Jika ya, sejauh mana? Di Amerika Serikat, pembuat ekspresi dilindungi oleh konstitusi AS yang melarang pemerintah melakukan tindakan yang dianggap "abridging the freedom of speech" atau menghalangi kebebasan berekspresi.
Untuk kasus Prita memang ada kemungkinan mengajukan judicial review atas Pasal 310 KUHP mengenai penghinaan untuk dipertentangkan dengan UUD 1945 Pasal 28E ke Mahkamah Konstitusi. Di sinilah perlunya pengaduan konstitusional. Dengan pengaduan konstitusional, Prita dapat mengadukan seluruh tindakan pemerintah yang dialami dirinya, sejak penangkapan hingga penahanan sebagai tindakan inkonstitusional. Dalam mengadili pengaduan ini, dapat sekaligus diputuskan mengenai konstitusionalitas Pasal 310 KUHP.
Namun mengingat besarnya manfaat yang diberikan bagi terjaminnya hak-hak konstitusional warga negara, upaya tersebut patut ditempuh agar di masa yang akan datang, siapa pun presidennya, kita tidak lagi melihat Prita-Prita lain di balik jeruji
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Di tengah-tengah dominasi pemberitaan persaingan kandidat calon presiden dan wakil presiden, isu kebebasan berekspresi berhasil mencuri perhatian luas di berbagai media, terutama media informal dunia maya seperti situs-situs jejaring sosial dan blog.
Hal ini diakibatkan oleh penahanan Prita Mulyasari atas tuduhan pencemaran nama baik. Tuduhan ini didasari laporan RS Omni Internasional atas surat yang dikirimkan Prita ke salah satu mailing list yang kemudian menyebar ke berbagai situs lain. Isu ini juga diwarnai kasus serupa yang dialami Khoe Seng Seng terkait surat pembaca yang ditulisnya di salah satu surat kabar nasional.
Kedua kasus ini menimbulkan keresahan, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang tengah mengalami euforia kebebasan berekspresi yang luar biasa yang tercermin dari ramainya fitur-fitur di dunia maya yang memungkinkan pembaca atau pengguna mengekspresikan komentarnya terhadap berbagai macam hal, termasuk pelayanan konsumen, serupa dengan yang dilakukan Prita.
Meskipun banyak aspek hukum yang bisa dikaji dalam kasus Prita, inti dari permasalahan Prita sebenarnya terletak pada kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk... menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Prita hanyalah satu dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang gemar berekspresi di dunia maya, baik dalam bentuk keluh kesah maupun kritik tajam
Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah apakah kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi ini memiliki batasan? Jika ya, sejauh mana? Di Amerika Serikat, pembuat ekspresi dilindungi oleh konstitusi AS yang melarang pemerintah melakukan tindakan yang dianggap "abridging the freedom of speech" atau menghalangi kebebasan berekspresi.
Untuk kasus Prita memang ada kemungkinan mengajukan judicial review atas Pasal 310 KUHP mengenai penghinaan untuk dipertentangkan dengan UUD 1945 Pasal 28E ke Mahkamah Konstitusi. Di sinilah perlunya pengaduan konstitusional. Dengan pengaduan konstitusional, Prita dapat mengadukan seluruh tindakan pemerintah yang dialami dirinya, sejak penangkapan hingga penahanan sebagai tindakan inkonstitusional. Dalam mengadili pengaduan ini, dapat sekaligus diputuskan mengenai konstitusionalitas Pasal 310 KUHP.
Namun mengingat besarnya manfaat yang diberikan bagi terjaminnya hak-hak konstitusional warga negara, upaya tersebut patut ditempuh agar di masa yang akan datang, siapa pun presidennya, kita tidak lagi melihat Prita-Prita lain di balik jeruji
PASAL 28D
Pasal 28D
Pasal ini membahas tentang keadilan pada hukum. Belum lama ini ada kasus seorang nenek yang mengambil beberapa buah biji kopi mendapatkan hukuman 4 Bln hukuman penjara, padahal biji kopi tersebut sudah di kembalikan kepada pemiliknya.
Dari kasus tersebut dapat di bandingkan dengan salah satu kasus lagi yang tidak semestinya di dapatkan.
Contohnya pada kasus para pelaku korupsi yang mendapatkan hukuman yang sangat ringan dibandingkan dengan hukuman yang harus sebenarnya mereka terima. Dan juga ada yang disebut Mafia peradilan. Mafia peradilan ini sudah sangat sistemik, dan menguasai kehidupan, dan setiap usaha ingin menghilangkannya, pasti akan gagal. Sekarang Presiden SBY mempunyai komitmen ingin memberantas mafia peradilan. Dapatkah langkah-langkah Presiden nanti terwujud? Karena, para mafia itu, tak lain juga terkait dengan kekuasaan lainnya, yang mempunyai kepentingan yang lebih luas, yaitu kalangan ‘pengusaha’ (hitam) sebagai pemilik modal, yang mereka dalam bisnisnya menggunakan praktik-praktik yang tidak sehat, yang menimbulkan kerugian negara. Mereka menggunakan para mafia peradilan, yang kemudian menyogok para penegak hukum, yang tujuannya mempengaruhi keputusan pengadilan. Entah apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap para koruptur dan mafia hukum tersebut. We just wait and see ….
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasal ini membahas tentang keadilan pada hukum. Belum lama ini ada kasus seorang nenek yang mengambil beberapa buah biji kopi mendapatkan hukuman 4 Bln hukuman penjara, padahal biji kopi tersebut sudah di kembalikan kepada pemiliknya.
Dari kasus tersebut dapat di bandingkan dengan salah satu kasus lagi yang tidak semestinya di dapatkan.
Contohnya pada kasus para pelaku korupsi yang mendapatkan hukuman yang sangat ringan dibandingkan dengan hukuman yang harus sebenarnya mereka terima. Dan juga ada yang disebut Mafia peradilan. Mafia peradilan ini sudah sangat sistemik, dan menguasai kehidupan, dan setiap usaha ingin menghilangkannya, pasti akan gagal. Sekarang Presiden SBY mempunyai komitmen ingin memberantas mafia peradilan. Dapatkah langkah-langkah Presiden nanti terwujud? Karena, para mafia itu, tak lain juga terkait dengan kekuasaan lainnya, yang mempunyai kepentingan yang lebih luas, yaitu kalangan ‘pengusaha’ (hitam) sebagai pemilik modal, yang mereka dalam bisnisnya menggunakan praktik-praktik yang tidak sehat, yang menimbulkan kerugian negara. Mereka menggunakan para mafia peradilan, yang kemudian menyogok para penegak hukum, yang tujuannya mempengaruhi keputusan pengadilan. Entah apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap para koruptur dan mafia hukum tersebut. We just wait and see ….
Langganan:
Postingan (Atom)